ADA NYA ADUAN TENTANG PENGAMAN SOSIAL YANG SALAH SASARAN, JOKOWI MENGHIMBAU KEPALA DAERAH UNTUK AWASI BANTUAN SOSIAL

Terjadi salah sasaran pada bantuan sosial yang diberi kan. Aduan masyarakat sebagai 3.242 berhubungan dengan pelaksaan program bantuan jaring pengaman sosial atau JPS. Aduan – aduan dari masyarakat ini di tampung dari beberapa arah, yaitu telepon, situs, dan media sosial kementerian dan juga situs lapor presiden.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar yang mengatakan, “Artinya, perhatian terbesar masyarakat saat ini tentang JPS” *. Yang di kata kan pada hari Selasa (16/6/2020).

Menurut pendapat nya, aduan yang diberi kan oleh masyarakat tentang Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – DD) yang berjumlah 1.129 aduan, JPS ynag lain nya sejumlah 2.113 aduan, dana desa sejumalh 282 aduan, dan juga terdapat 18 jumlah aduan yang lain nya. Proporsi pengaduan BLT – DD hingga mencapai 2 persen dari total 74.952 desa yang menerima manfaat.

Selain itu Halim mengatakan, bahwa mayoritas dari aduan masyarakat yang di terima yaitu persoalan tentang pungli, salah sasaran, penyelewengan, dan lain – lain. Contoh nya yang ada pada desa kuta Lhoksukon, Aceh Utara, aduan yang masyarakat berikan itu tentang pemotongan BLT – DD dan terjadi nya salah sasaran. Juga ada di desa lante provinsi NTT, aparat desa yang akan melakukan pemotongan BLT – DD yaitu sejumlah Rp 100 ribu. Dia memberi penjelasan bahwa “Ada surat undangan yang di sertai rencana pemotongan pada tanggal 11 Juni 2020, yang langsung dibatal kan camat dan pemotongan itu tidak terjadi.”

Maka  dari itu, masyarakat di minta untuk terus melakukan pengawalan pada penyaluran program BLT – DD ini agar sasaran yang di tuju ini tepat. Bila ingin menyampaikan aduan maka dapat menghubungi call center 1500040 bila tidak dapat mengirim ke alamat website sipemandu.kemendesa.go.id.

Dana desa sebesar Rp 4,1 Triliun BLT yang sudah disalur kan ke 6,8 juta keluarga

Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (PDTT) yang mencatat, sejumlah 65.711 desa yang sudah mendapat kan bantuan langsung tunai – dana desa (BLT – DD) sampai dengan hari ini. Ini sama dengan  90 persen dari total 74.953 desa yang sudah mendapatkan manfaat yang di berikan dari BLT.

Kemudia, terdapat 6.881.778 keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah menerima (BLT – DD). Lalu, dana yang sudah disalur kan ini sejumlah Rp 4.129.066.800.000 atau sama dengan Rp 4,129 triliun. Tidak hanya berhenti di situ, bahwa terdapat 72.844 yang sudah menerima dana desa di rekening kas desa. Ini sudah mencakup 97 persen desa yang sudah meneriman dana desa, jadi desa – desa itu sudah siap menyalur kan BLT – DD.

Jadi dia memberitahu agar pemerintah desa cepat untuk melakukan musyawarah desa khusus (Musdesus). Demokrasi yang dilakukan ini, untuk menetapkan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT dana desa. Sesudah daftar ini diberitahu kan, maka dana desa sudah bisa di bagikan kepada KPM.

Jokowi Menghimbau Agar Kepala Daerah Mengawasi Bantuan Sosial

Disini Jokowi memberitatahu kepada bupati dan wali kota untuk tidak fokus kepada sektor kesehatan saja, tetapi juga pada bantuan sosial.

Jokowi mengatakan, “jangan ada yang tercecer. Sehingga masyarakat yang memerlukan betul – betul bisa mendapatkan” * ketika kunjungan kerja nya di Surabaya, Jawa Timur.       

Jokowi berkata, “Kemudian stimulus ekonomi, APBD juga harus berpikiran masuk ke sini, nasional ada, daerah kalau ada akan lebih baik. Belanja modal barang segera dilakukan agar terjadi percepatan pertumbuhan di masyarakat,”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post